" Babo, saya kawatir utang BUMN untuk membangun insfrastruktur malah membuat kita terjebak hutang dengan China. Dan lagi apa pentingnya insfrastruktur untuk kemakmuran rakyat"
" Semua insfrastruktur yang di bangun oleh BUMN merupakan Business polecy, bukan politik apalagi sosial. Yang berhutang itu bukan Pemerintah tapi BUMN. Itupun BUMN dilarang Menggadaikan assetnya tanpa izin DPR. Bahkan mau jual saham pun, harus izin DPR. Infrastruktur itu syarat utama agar perpindahan barang dan jasa itu efisien. Tanpa efisiensi kita akan kalah dalam persaingan global. Singkatnya, infrastruktur itu dibangun agar orang mencari rezeki mudah dan distribusi kesempatan juga meluas.
" Lah kalau BUMN pinjam uang tanpa melibatkan jaminan Pemerintah , apa iya ada yang mau , apalagi china ?
" Ya ada yang mau. "
" caranya ?
" Ada yang dikenal dengan istilah Non Recourse Loan ( NRL). Atau pinjaman yang diberikan dengan jaminan proyek itu sendiri. Artinya pihak BUMN sebagai peminjam tidak menanggung resiko apabila kenyataannya setelah proyek jadi engga bisa mengembalikan investasi. Tapi lender atau investor berhak menentukan sendiri siapa kontraktor yang qualified karena engga mau dana pinjaman di salah gunakannya. Nah kebanyakan pemain lokal gagal mendapatkan proyek dari BUMN karana engga qualified berhadapan dengan proyek NRL karena sudah terbiasa ngerjain proyek BUMN berbasis APBN yang gampang diatur. Pas engga kebagian proyek ya teriak teriak bilang Jokowi salah. "
" kok bisa bangun proyek , dana dari pinjaman tanpa collateral. "
" itulah kelebihan direksi BUMN sekarang. Mereka sudah berkelas dunia dengan pengalamannya segudang bagaimana mendapatkan skema pinjaman yang aman. Disamping itu proyek yang dibiayai memang feasible. Kalau engga layak mana mungkin bank mau kasih kredit apalagi tanpa collateral didepan"
" Ok. Tapi mengapa utang dengan china."
" Ya hanya karena china yang mau kasih pinjaman dengan skema NRL. Negara lain maunya minta jaminan dari Pemerintah tapi bebas mau pakai uang itu dibangun atau engga. Jokowi engga mau skema hutang dengan jaminan APBN."
" Jadi pembiayaan dari bank di china itu tidak masuk utang APBN. Apa benar ?
" Coba kamu cek di Google utang Indonesia ke china jauh lebih rendah utang ke korea selatan. Dan nilainya engga ada artinya bila dibandingkan utang ke Jepang dan AS , Eropa. Entahlah mengapa di Indonesia kehadiran investasi China di sikapi paranoid. Padahal perlakuan terhadap China dan negara lain sama dimana harus tunduk dengan UU PMA. Kalau stigma China adalah komunis anti Tuhan mengapa di negara yang mayoritas Islam keberadaan investasi china dianggap berkah. Kalau tidak bisa membantu negeri ini sebaiknya jangan menebarkan pemikiran mundur. Kalau tidak ingin kemajuan, jangan ajak orang lain mundur.”
" Paham babo”
***
Investasi China di jalur Sutra
IMF memberikan pinjaman kepada Pakistan USD 3,4 miliar. China memberikan bantun direct investment ( B2B) sebesar USD 17,8 miliar. Bangladesh mendapat pinjaman dari IMF sebesar USD 0,7 miliar. Direct investment China sebesar USD 3,8 miliar. Kehadiran China di dua negara ini sangat besar memberikan kesempatan mereka menikmati pertumbuhan dan mensejahterakan rakyat yang mayoritas muslim. Karena mereka tidak memungut riba seperti IMF tapi bagi hasil.
Negara negara Arab mendapakan kucuran investasi china mencapai USD 60 miliar dollar atau hampir tiga kali lipat dari Indonesia yang USD 25 miliar Di Mesir, melalui The China Fortune Land Development Company (CFLD melakukan direct investment dengan komitmen USD 45 miliar untuk membangun ibu kota baru. Turki mengizinkan Bank of china membuka cabang agar memberi kesempatan china seluas mungkin melakukan investasi di Turkey. Perdagangan china turkey terus meningkat sejak tahun 2013, Tahun depan Turkey berambisi mencapai USD 100 miliar perdangan dengan China.
***
Kasus Srilankan.
Dalam rangka proyek OBOR ( One belt One Road) China memang memberikan pinjaman kepada negara yang masuk jalur sutera. Tujuan OBOR tak lain agar kepentingan strategis china dalam politik regional menguntungkan jangka panjang ekonomi domestik china. Namun yang jadi kendala adalah standar pengelolaan pembangunan yang diterapkan negara yang berada di jalur sutera itu tidak sama dengan ambisi China, yang ingin kawasan jalur sutera menjadi kawasan ekonomi modern. Contoh sederhana program bantuan dana untuk Srilanka dalam pembangunan pelabuhan Hambantota. Nyatanya karena standar pelayanan yang buruk sehingga tidak mampu beroperasi secara efisien dan dan efektif mendatangkan laba. Sehingga gagal bayar hutang.
Sebetulnya pemerintah China sudah berusaha memberikan masukan kepada Pemerintah Srilanka bahwa dengan investasi infrastruktur maritim, akan berdampak kepada investasi beragam lainnya seperti pusat Industri. Mengapa ? karena Sri Lanka berada pada posisi yang baik untuk memainkan peran strategis dalam prakarsa OBOR. Peran itu harus juga diiringi dengan perubahan mindset yaitu berkelas dunia. Namun sejak tahun 2010, pelabuhan Hambantota tidak tumbuh. Srilangka kesulitan membayar utang. Bank Ekspor-Impor China memberikan solusi dengan potongan utang sebesar lebih dari $ 361 juta. Dan tambahan investasi sebesar USD 600 juta. Namun tetap saja gagal mendatangkan laba.
Akhirnya setelah melalui perundingan yang panjang, Pemerintah Srilanka menawarkan solusi utang melalui skema BOT selama 99 tahun atas proyek tersebut. Usulan tersebut diterima oleh pemerintah China. Hutang pemerintah Srilanka di bail out oleh China Merchants Ports Holdings yang menguasai saham 70% sebagai perusahaan yang menang tender BOT itu. Masalah selesai. Selanjutnya pelabuhan Hambantota dikelola oleh China Merchants Ports Holdings. Ini skema PPP sebagaimana yang digagas oleh World Bank. Apakah proyek itu menjadi milik China ? tidak. Pajak penghasilan atas pelabuhan itu tetap di pungut oleh Pemerintah Srilanka. 30% saham masih dikuasai BUMN Srilanka. Pelabuhan itu tetap berjalan sesuai UU Srilanka. Sistem administrasi dan keamanan laut tetap dibawah pemerintah Srilanka. Artinya kedaulatan Srilanka tidak dikorbankan.
Apakah CHina rugi ? Bagi China, pelabuhan Hambantota telah menjadi prioritas strategis karena ambisi Maritime Silk Road. Sri Lanka terletak di jalur laut kritis untuk pengiriman minyak dari Asia Barat, menjadikan keamanan energi sebagai alasan penting bagi China untuk berinvestasi. Lantas mengapa issue ini melebar kemana mana ? karena pemerintahan Sirisena berkuasa pada tahun 2015, sangat vokal dalam keinginannya untuk mengurangi ketergantungan Sri Lanka terhadap China. Jadi sifatnya politik untuk menarik simpati publik. Namun tekanan finansial menjadi terlalu sulit untuk diabaikan. Dengan total utang negara pulau itu mencapai $ 64 miliar (Rs 41.000 crore), hampir 95 persen dari seluruh pendapatan pemerintah untuk bayar utang ke negara lain dan multilateral sebagai warisan pemerintah sebelumnya.
Berbeda dengan negara kreditur lainnya, Cina menawarkan solusi hutang yang bersifat kemitraan untuk saling menguntungkan kedua belah pihak. Tidak ada jebakan utang. Andaikan Srilanka dapat mengubah mindset nya untuk mengelola pembangunan secara modern, efisen, transfaran , tidak akan ada skema BOT, dan lagi ruginya dimana BOT. Toh bagaimanapun secara hukum pelabuhan itu tetap milik negara. China hanya berhak konsesi atas pelabuhan itu, yang jangka waktu tertentu harus dikembalikan kepada Pemerintah Srilanka
EmoticonEmoticon