Pengantar.
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebenarnya sudah digagas di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Rencana proyek itu pun bergulir hingga era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi). Awalnya pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memang melakukan studi kelayakan dengan Japan Internasional Corporation Agency (JICA). Dana untuk melakukan studi tersebut ditalangi oleh JICA. Proses studi kelayakan pun dimulai pada awal 2014. Besaran dana pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya pun diperkirakan mencapai Rp 100 triliun. Setelah melalui berbagai pertimbangan baik ekonomi maupun politik, akhirnya pemerintah memutuskan untuk membangun kereta cepat secara bertahap. Pemerintah memutuskan untuk membangun dengan rute Jakarta-Bandung terlebih dahulu sepanjang 150 km yang nilai awal proyeknya senilai Rp 67 triliun.
Pemerintah pun membuka lelang terbuka bagi negara-negara yang tertarik proyek itu. Masuklah China sebagai tandingan Jepang yang sudah menyatakan minatnya terlebih dahulu. Utusan Jepang Izumi Hiroto membawa proposal revisi kedua ke Jakarta pada 26 Agustus 2015. Tidak lama setelahnya, China mengirimkan proposalnya pada 11 Agustus 2015 lalu. Jepang menawarkan pinjaman proyek dengan masa waktu 40 tahun berbunga hanya 0,1% per tahun dengan masa tenggang 10 tahun, padahal sebelumnya bunga yang ditawarkan Jepang sampai 0,5% per tahun. Usulan terbaru juga menawarkan jaminan pembiayaan dari pemerintah Jepang dan meningkatkan tingkat komponen produk dalam negeri Indonesia.
Sementara itu, proposal penawaran China menawarkan pinjaman dengan bunga lebih tinggi namun jangka waktu lebih panjang. China menawarkan proposal terbaiknya dan menawarkan pinjaman sebesar US$ 5,5 miliar dengan jangka waktu 50 tahun dan tingkat bunga 2% per tahun. Indonesia kemudian menunjuk Boston Consulting Group untuk mengevaluasi penawaran dari kedua negara tersebut dan segera mengumumkan pemenangnya usai deadline besok. Akhirnya pemerintah memilih China untuk menggarap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Salah satu alasannya lantaran pihak Jepang tidak mau jika tidak ada jaminan dari pemerintah, sementara China siap menggarap dengan skema business to business tanpa ada jaminan dari pemerintah.
Proyek ini pun akhirnya digarap oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) yang merupakan konsorsium BUMN Indonesia dan Konsorsium China Railways dengan skema business to business. KCIC sebagai badan usaha perkeretaapian yang menjadi pengelola proyek ini, dimana 60% sahamnya dimiliki oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan 40% sisanya dikuasai Beijing Yawan HSR Co. Pada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) Wika pemegang saham sebesar 38%, sementara PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) sebesar 25%, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII 25%, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) sebesar 12%. Total pembiayaan proyek tersebut mencapai 5,9 miliar dolar AS, di mana 25 persennya berasal dari modal konsorsium Indonesia dan China, dan 75 persen selebihnya dari pinjaman melalui China Development Bank. Fasilitas pinjaman adalah Non Recourse loan atau pinjaman dengan jaminan proyek yang sudah selesai dibangun. Jangka waktu 50 tahun dengan grace period 10 tahun.
Hambatan.
Akhirnya pada 21 Januari 2016 proyek ini dimulai dengan dilakukan groundbreaking oleh Jokowi di Perkebunan Mandalawangi Maswati, Cikalong Wetan, Bandung Barat, Jawa Barat. Namun sejak dilakukan groundbreaking, pekerjaan proyek masih terkendala masalah pembebasan lahan yang tak kunjung rampung sehingga pendanaan yang berasal dari China juga tak kunjung terealisasi. Karena syarat pencairan pinjaman adalah tanah sudah selesai dibebaskan dalam kondisi clean and clear. Apa kendala pembebasan tanah itu ? proyek kereta cepat ini melintasi sembilan kabupaten/kota, di mana empat dari total kawasan yang dilewati tersebut tertunda RTRW-nya. Sementara, RTRW dibutuhkan oleh kepala daerah untuk menerbitkan Izin Penetapan Lokasi (IPL) yang menjadi dasar untuk melakukan pembebasan lahan. Dalam perjalanannya, empat dari sembilan RTRW tadi telah rampung dan Gubernur Jawa Barat telah menerbitkan IPL untuk kemudian dilanjutkan dengan proses pembebasan lahan. Sejak Mey 2018 dana pinjaman dari China Development Bank sudah cair secara bertahap sesuai progres pembangunan.
Proses pengerjaan.
Sejak bulan Juni 2018 proses kontruksi dikebut pekerjaanya. Hingga pekan ke-tiga Oktober , WIKA yang tergabung dalam HSRCC ( High Speed Railway Contractors Consortium adalah konsorsium yang membangun proyek kereta cepat tersebut untuk lahan sepanjang 83,3 km, setelah mendapat mandat dari PT Kereta Cepat Indonesia China selaku pemilik proyek.) telah menggarap tidak kurang dari 74% lahan yang selesai diakuisisi. HSRCC telah memetakan 216 titik lokasi konstruksi, di mana sudah dimulai pembangunan di 34 titik. Prioritas pertama, di fokuskan kepada titik-titik kritis karena di sinilah sejatinya lokasi pekerjaan dengan tingkat risiko tinggi itu harus diselesaikan dengan kalkulasi terukur dan prudent. Titik kritis tersebut berjumlah 22 titik, di mana pembangunannya berupa struktur, tunnel, jembatan dan subgrade.
Proyek KC ini akan menembus gunung dengan 13 terowongan yang mencapai 16 KM panjangnya. Dari 13 terowongan terdapat satu terowongan terpanjang yakni mencapai 4,4 km. Ini pekerjaan yang sangat rumit dan beresiko. Karena faktor tanah dan gunung jawa barat yang sebagian besar bukan gunung batu, tetapi gunung tanah gembur, sehingga mudah terjadi vibrasi atas kontruksi penggalian terowongan. Saat ini sudah ada 7 terowongan yang mulai dibangun, termasuk pengerjaan terowongan sepanjang 4,4 km di daerah Purwakarta. Juga sedang berlangsung pula persiapan pengerjaan secondary lining pada crown side dan wall side di Walini. Galiannya sudah sedalam 143 meter. Pembangunan terowongan paling kritis di antaranya ialah yang berada di Halim dan Walini. Untuk di Halim, pembangunan terowongan akan memakan waktu 27 bulan. Untuk pembangunan terowongan keseluruhan akan memakan waktu 36 bulan. Nantinya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan rampung pada 2021.
Penutup.
Setelah melalui proses yang panjang dengan kendala soal perizinan, lahan, dan pendanaan, akhirnya proyek Kereta Cepat yang merupakan proyek strategis nasional dapat dilaksanakan sesuai dengan perintah presiden Jokowi. Proyek ini akan melahirkan kota baru dan modern yaitu Kawasan Halim, Walini, Gedebage. Valuasi ketiga kawasan ini mencapai Rp 340 triliun. Jadi kalau konsorsium hutang sebesar Rp 60 triliun, itu tidak ada artinya dibandingkan dengan valuasi pembangunan ketiga kawasan itu yang mencapai Rp 340 triliun. Yang pasti jakarta - Bandung terkoneksi bukan hanya lewat jalan toll tetapi juga oleh kereta cepat ba’ peluru melesat yang hanya butuh waktu 20 menit sampai ketujuan. Thank Pak Jokowi.
EmoticonEmoticon