Kawal Ketat Natuna, RI Tambah Kapal hingga Bikin Pangkalan Militer
Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia kekurangan kapal patroli di Perairan Natuna. Oleh sebab itu, tak heran kalau tahu-tahu ada kapal negara lain yang masuk tanpa izin.
Contohnya kapal China yang masuk ke Natuna dan menimbulkan ketegangan di awal 2020 ini. Hal ini pun sudah dikoordinasikan Luhut dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.
Rencananya pemerintah akan menambah kapal besar dengan jenis ocean going (lintas samudera) untuk menjaga Natuna.
"Jadi ke depannya, Pak Bowo (Menhan Prabowo Subianto) tadi juga sudah bilang akan memperbanyak kapal angkatan laut. Tadi saya usul supaya ada ocean going kapal yang lebih panjang karena di situ kalau kamu beli kapal 105 meter, baru 2 hari kamu sudah muntah darah," ujar Luhut usai bertemu Prabowo Subianto di kantornya, Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Jumat (3/1/2020).
Menurut Luhut sejak Indonesia merdeka belum punya kapal ocean going. Soal pembeliannya sendiri diserahkan kepada Kementerian Pertahanan, baik harga maupun unitnya.
"Kita belum pernah punya selama republik ini merdeka. Jadi sekarang ini yang tadi dengan Pak Bowo itu, mau beli yang 138-140 meter frigate," kata Luhut.
"Kalau belinya ya nggak tahu itu urusannya Menteri pertahanan. Masa saya tanya-tanya gimana, walaupun saya tahu masa saya cerita," lanjutnya.
Luhut menambahkan pemerintah akan melengkapi pengamanan di Natuna. Dia menyatakan pemerintah akan membuat pangkalan angkatan laut dan pangkalan coast guard.
"Nah coast guard sendiri nanti akan kita lengkapi. Jadi nanti pangkalan angkatan laut di Natuna dan pangkalan coast guard di situ dan perikanan kita itu kan sudah dibuat tapi belum selesai semua," ungkap Luhut. (Detik)
Luhut: Kapal Patroli Kita Kurang
tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia kekurangan kapal untuk berpatroli di Laut Natuna Utara.
Luhut bilang hal ini menjadi perkara yang harus dibenahi dalam merespons klaim Cina atas Laut Natuna Utara.
“Ya kalau kita enggak hadir kan, orang hadir. Jadi kita sebenarnya yang paling marah pertama itu pada diri kita sendiri. Kita punya kapal belum cukup,” ucap Luhut kepada wartawan saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jumat (3/1/2019).
Polemik laut Natuna ini bermula ketika Cina dianggap melakukan klaim sepihak atas laut Natuna Utara melalui Nine Dash-Line yang dikeluarkan negara itu. Melalui peta itu, Cina mengakui Laut Natuna Utara sebagai bagian dari wilayahnya baik darat maupun perairan.
Pada Desember 2019, kapal penjaga laut Cina muncul di perbatasan perairan Natuna Utara. Posisi mereka belakangan diketahui masuk secara ilegal.
Dari hasil pembicaraannya dengan Presiden Joko Widodo, Luhut mengklaim pemerintah akan menambah produksi kapal dalam negeri. Ia menjelaskan kapal Angkatan laut Indonesia akan diperbanyak.
“Nah presiden sudah perintahkan tadi untuk membangun lebih banyak lagi kapal kapal kita, coast guard kita untuk melakukan patroli,” ucap Luhut.
Luhut pun mengusulkan agar Indonesia perlu membeli kapal baru ukuran 138-140 meter kelas frigate.
Ia mengatakan selama Indonesia merdeka, kapal jenis ini belum pernah dimiliki. Hal ini katanya telah ia komunikasikan dengan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.
“Dan tadi saya usul supaya ada ocean going kapal yang lebih panjang. Kita belum pernah punya selama republik ini merdeka. Jadi sekarang ini yang tadi dengan Pak Bowo itu, mau beli yang 138-140 meter frigate,” ucap Luhut.
Ketika ditanya dari mana kapal itu akan dibeli, Luhut belum dapat memastikannya.
Ia menyerahkan itu kepada Prabowo baik terkait harga maupun asal negara produsen. Yang pasti, ia merencanakan jika seandainya kapal itu bisa dibeli tahun ini.
“Tahun ini [beli] saya kira begitu,” ucap Luhut (Tirto)
EmoticonEmoticon