Fregat Iver Huitfeldt class (photo : Brian Aitkenhead) Soal Pembelian Kapal Patroli, Ini Kata Kemenkeu JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menanggapi keinginan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk membeli kapal berukuran besar guna menjaga laut Indonesia. Hal ini berkaitan dengan masuknya kapal Coast Guard China ke Perairan Natuna, Kepulauan Riau. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menjelaskan, pada dasarnya pemerintah melalui Kementerian Pertahanan sudah menganggarkan pendanaan untuk alat utama sistem senjata (alutsista). Namun, terkait penambahan kapal tersebut, dirinya belum mengetahui apakah sudah masuk dalam alokasi yang ada atau belum. "Tentunya kami tidak tahu apa yang disampaikan (penambahan kapal) itu sudah ada alokasinya atau belum, nanti dicek persisnya, tentunya di Kemenhan sudah ada pendanaan alutsista, apakah itu kapal atau peralatan untuk perang lainnya," ujar Askolani ditemui di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (7/1/2020). Kendati demikian, Askolani menyebut, jika terjadi peningkatan ketegangan antara Indonesia dan China di Perairan Natuna maka pemerintah memiliki dana on call yang bisa dicairkan kapan pun. Serupa seperti kebutuhan ketika Indonesia menghadapi konflik di Aceh dan Sulawesi. Askolani menekankan, tentunya dana on call tersebut hanya akan disalurkan sesuai dengan kebutuhan. Mengingat Kementerian Pertahanan sendiri merupakan kementerian dengan alokasi anggaran terbesar. "Nanti kita lihat kebutuhan, ini baru awal tahun. Pagu Kemenhan kan banyak," kata dia. Sebelumnya, Luhut menyebut, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan berencana membeli kapal patroli dengan ukuran 138-140 kelas frigate pada tahun ini untuk menjaga wilayah Perairan Natuna. Meski demikian, Luhut tak menyebutkan berapa unit kapal yang akan dibeli. Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah memerintahkan untuk menambah pasukan serta unit kapal pengawasan guna memperketat pertahanan di Perairan Natuna yang diakuinya masih minim petugas patroli. "Seharusnya kita marah pada diri kita sendiri. Kita punya kapal tapi belum cukup, sehingga presiden memerintahkan lagi untuk membangun lebih banyak kapal dan coast guard kita yang patroli," ujar Luhut di kantornya, Jakarta, Jumat (3/1/2020). (Okezone)
Fregat 138-140 meter akan dibeli pada tahun ini. Namun Luhut enggan menyampaikan berapa jumlah kapal yang akan dibeli itu (photo : Michael Leek) Kawal Ketat Natuna, RI Tambah Kapal hingga Bikin Pangkalan Militer Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia kekurangan kapal patroli di Perairan Natuna. Oleh sebab itu, tak heran kalau tahu-tahu ada kapal negara lain yang masuk tanpa izin. Contohnya kapal China yang masuk ke Natuna dan menimbulkan ketegangan di awal 2020 ini. Hal ini pun sudah dikoordinasikan Luhut dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Rencananya pemerintah akan menambah kapal besar dengan jenis ocean going (lintas samudera) untuk menjaga Natuna. "Jadi ke depannya, Pak Bowo (Menhan Prabowo Subianto) tadi juga sudah bilang akan memperbanyak kapal angkatan laut. Tadi saya usul supaya ada ocean going kapal yang lebih panjang karena di situ kalau kamu beli kapal 105 meter, baru 2 hari kamu sudah muntah darah," ujar Luhut usai bertemu Prabowo Subianto di kantornya, Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Jumat (3/1/2020). Menurut Luhut sejak Indonesia merdeka belum punya kapal ocean going. Soal pembeliannya sendiri diserahkan kepada Kementerian Pertahanan, baik harga maupun unitnya. "Kita belum pernah punya selama republik ini merdeka. Jadi sekarang ini yang tadi dengan Pak Bowo itu, mau beli yang 138-140 meter frigate," kata Luhut. "Kalau belinya ya nggak tahu itu urusannya Menteri pertahanan. Masa saya tanya-tanya gimana, walaupun saya tahu masa saya cerita," lanjutnya. Luhut menambahkan pemerintah akan melengkapi pengamanan di Natuna. Dia menyatakan pemerintah akan membuat pangkalan angkatan laut dan pangkalan coast guard. "Nah coast guard sendiri nanti akan kita lengkapi. Jadi nanti pangkalan angkatan laut di Natuna dan pangkalan coast guard di situ dan perikanan kita itu kan sudah dibuat tapi belum selesai semua," ungkap Luhut. (Detik)
Semakin besar kapal, sea state levelnya semakin tinggi sehingga mampu untuk misi ocean going (image : GAO) Luhut: Kapal Patroli Kita Kurang
tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia kekurangan kapal untuk berpatroli di Laut Natuna Utara. Luhut bilang hal ini menjadi perkara yang harus dibenahi dalam merespons klaim Cina atas Laut Natuna Utara. “Ya kalau kita enggak hadir kan, orang hadir. Jadi kita sebenarnya yang paling marah pertama itu pada diri kita sendiri. Kita punya kapal belum cukup,” ucap Luhut kepada wartawan saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jumat (3/1/2019). Polemik laut Natuna ini bermula ketika Cina dianggap melakukan klaim sepihak atas laut Natuna Utara melalui Nine Dash-Line yang dikeluarkan negara itu. Melalui peta itu, Cina mengakui Laut Natuna Utara sebagai bagian dari wilayahnya baik darat maupun perairan. Pada Desember 2019, kapal penjaga laut Cina muncul di perbatasan perairan Natuna Utara. Posisi mereka belakangan diketahui masuk secara ilegal.
Dari hasil pembicaraannya dengan Presiden Joko Widodo, Luhut mengklaim pemerintah akan menambah produksi kapal dalam negeri. Ia menjelaskan kapal Angkatan laut Indonesia akan diperbanyak. “Nah presiden sudah perintahkan tadi untuk membangun lebih banyak lagi kapal kapal kita, coast guard kita untuk melakukan patroli,” ucap Luhut. Luhut pun mengusulkan agar Indonesia perlu membeli kapal baru ukuran 138-140 meter kelas frigate. Ia mengatakan selama Indonesia merdeka, kapal jenis ini belum pernah dimiliki. Hal ini katanya telah ia komunikasikan dengan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto. “Dan tadi saya usul supaya ada ocean going kapal yang lebih panjang. Kita belum pernah punya selama republik ini merdeka. Jadi sekarang ini yang tadi dengan Pak Bowo itu, mau beli yang 138-140 meter frigate,” ucap Luhut. Ketika ditanya dari mana kapal itu akan dibeli, Luhut belum dapat memastikannya. Ia menyerahkan itu kepada Prabowo baik terkait harga maupun asal negara produsen. Yang pasti, ia merencanakan jika seandainya kapal itu bisa dibeli tahun ini. “Tahun ini [beli] saya kira begitu,” ucap Luhut (Tirto)
BRP Jose Rizal FF-150 (photo : MaxDefense) MANILA -- BRP Jose Rizal (FF-150), the country's first missile frigate, performed well during its second sea trials, which took place last December 15 to 18. "The second sea trials (were conducted) with satisfactory results," said Philippine Navy (PN) public affairs office chief, Lt. Commander Maria Christina Roxas, in a message to the Philippine News Agency (PNA) on Tuesday. During the testing period, Roxas said systems like the ship's propulsion console, freshwater generator, and steering gear were tested. Also, the frigate's propulsion system was tested and checked for vibration. Likewise, the ship's turning circle when at the maximum design speed of 25 knots and rudders being shifted to "hard left and hard right progressive speed" was determined, the PN official added. Roxas said the BRP Jose Rizal was made to undergo zigzag and spiral maneuvers along with crash stop ahead (full astern to full ahead) and crash stop astern (full ahead to full astern) along with another vibration measurement test. The ship's S and X band radars, which are for surveillance and targeting applications, were also tested along with the frigate's fuel consumption at 85 percent of "maximum continuous rating" or maximum speed. BRP Jose Rizal has a maximum designed speed of 25 knots and a cruising speed of 15 knots and a range of 4,500 nautical miles. The first sea trials, which were conducted in the waters of Ulsan, Busan, and Mokpo last November 23 to 27, had the frigate performing well even at Sea State Condition 4 where waves are known to reach between four to eight feet. It was conducted to check the ship's performance and general seaworthiness. "(Present during the 2nd sea trials) are PN representatives, (ship-builder) Hyundai Heavy Industries QM (quality management) technicians, OEM (original equipment manufacturer) engineers and Lloyd's Register of Shipping inspector," Roxas earlier said. For the third and fourth sea trials, which are still to be scheduled, this will be more on testing the ship's various weapons systems, she added. The sea trials are the last phase of construction before the frigate’s delivery to the Philippines scheduled tentatively in April or May 2020. This took place six months after the vessel was launched at the HHI shipyard for the first time in Ulsan last May 23. "The PHP8 billion warship is a big-ticket acquisition of the Armed Forces of the Philippines that is poised to be the benchmark of PN’s transformation journey," Roxas earlier said. Incidentally, BRP Antonio Luna (FF-151), the sistership of BRP Jose Rizal, was launched in the same facility last November 8. The contract for the two ships is placed at PHP16 billion with another PHP2 billion for weapon systems and munitions. These ships are capable of conducting Anti-Air Warfare (AAW), Anti-Surface Warfare (ASUW), Anti-Submarine Warfare (ASW) and Electronic Warfare (EW) Operations and it is fully equipped with Surface-to-Air and Surface-to-Surface Missiles, torpedoes, launchers, and weapon systems. The activity signifies that the PN is inching closer to its dream of acquiring highly capable warships. Its crew and maintenance personnel are currently undergoing training in South Korea. Roxas said the BRP Jose Rizal provides leverage for the Navy’s bid of becoming a stronger and more credible force that the Philippines as a maritime nation can be proud of. (PNA)
Jose Rizal class frigate (image : shipbucket) MANILA -- BRP Jose Rizal (FF-150), the country's first guided-missile frigate, exceeded design speed at endurance range during the ship's initial sea trial which was held last November 23 to 27 off South Korean waters. "During the first sea trials, BRP Jose Rizal's speed was higher than her design speed at endurance range," Philippine Navy (PN) public affairs office chief Lt. Commander Maria Christina Roxas said in a message to the Philippine News Agency late Tuesday. BRP Jose Rizal has a maximum designed speed of 25 knots and a cruising speed of 15 knots and a range of 4,500 nautical miles. The first sea trials, which was conducted in the waters of Ulsan, Busan, and Mokpo, had the frigate performing well even at Sea State Condition 4 where waves are known to reach between four to eight feet. It was conducted to check the ship's performance and general seaworthiness. Also, she added that the second sea trials, which is focused on checking the ship's performance, noise, vibration measurement, and navigation equipment test is still ongoing having started on December 16 and will end on the 19th. "(Present during the 2nd sea trials) are PN representatives, (ship-builder) Hyundai Heavy Industries (HHI) QM (quality management) technicians, OEM (original equipment manufacturer) engineers and Lloyd's Register of Shipping inspector," she added.
Jose Rizal class frigate specification (photo : NavalNewst) For the third and fourth sea trials, which are yet to be scheduled, Roxas said this will be more on testing the ship's various weapons systems. The sea trials are the last phase of construction prior the frigate’s delivery to the Philippines scheduled tentatively in April or May 2020. This took place six months after the vessel was launched at the HHI shipyard for the first time at HHI shipyard in Ulsan last May 23. "The PHP8 billion warship is a big-ticket acquisition of the Armed Forces of the Philippines that is poised to be the benchmark of PN’s transformation journey," Roxas earlier said. Incidentally, BRP Antonio Luna (FF-151), the sistership of BRP Jose Rizal, was launched in the same facility last November 8. The contract for the two ships are placed at PHP16 billion with another PHP2 billion for weapon systems and munitions. These ships are capable of conducting Anti-Air Warfare (AAW), Anti-Surface Warfare (ASUW), Anti-Submarine Warfare (ASW) and Electronic Warfare (EW) Operations and it is fully equipped with Surface-to-Air and Surface- to-Surface Missiles, torpedoes, launchers, and weapon systems. (PNA)
BRP Jose Rizal (FF-150) (photo : PN) MANILA -- The first sea trials of BRP Jose Rizal (FF-150), the country's first-ever guided-missile frigate, proved successful. "The first sea trials (which took place last November 23 to 27) was successful even in Sea State 4 conditions," Philippine Navy (PN) public affairs office chief Lt. Commander Maria Christina Roxas said in a message to the Philippine News Agency Tuesday. Sea State 4 refers to conditions at sea where waves are reaching four to eight feet in height. BRP Jose Rizal can withstand up to Sea State 7 or conditions with very high waves. "Another set of sea trials is tentatively scheduled for December 16," Roxas added. BRP Jose Rizal's first sea trials took place off the open waters of Ulsan, Busan, and Mokpo in South Korea and done to measure its performance and general seaworthiness. Present were the technical crew of South Korean shipbuilder Hyundai Heavy Industries (HHI) along with representatives from the international provider of classification, compliance and consultancy services to the marine industry, Lloyd's Register of Shipping. Roxas said the sea trials are the last phase of construction before the frigate’s delivery to the Philippines scheduled tentatively in April or May 2020. This took place six months after the vessel was launched at the HHI shipyard for the first time in Ulsan last May 23. "The PHP8-billion warship is a big-ticket acquisition of the Armed Forces of the Philippines that is poised to be the benchmark of PN’s transformation journey," she added. Incidentally, BRP Antonio Luna (FF-151), the sister ship of BRP Jose Rizal, was launched in the same facility last November 8. The contract for the two ships was pegged at PHP16 billion with another PHP2 billion for weapon systems and munitions. These ships are capable of conducting Anti-Air Warfare, Anti-Surface Warfare, Anti-Submarine Warfare, and Electronic Warfare Operations and it is fully equipped with surface-to-air and surface-to-surface missiles, torpedoes, launchers, and weapon systems. (PNA)
Fregat Iver Huitfeldt class (photo : Brian Aitkenhead)
