APBN itu adalah produk DPR bersama sama dengan pemerintah dan merupakan representasi kehendak rakyat. Jadi APBN Itu ya milik rakyat. Seyogianya kita sebagai rakyat harus pahami bagaimana APBN itu disusun. Apakah disusun seperti pedagang kelontongan?. Hanya melihat sisi penerimaan dan pengeluaran? tidak. APBN itu merukan rencana anggaran Pendapatan dan Belanja negara. Yang namanya rencana harus didasarkan pada tiga hal: Pertama, tujuannya apa ? Era Jokowi tujuannya adalah untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan ekonomi, mengurangi pengangguran. Gimana caranya? ya melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kedua, gimana strateginya ? menciptakan efisiensi anggaran agar lebih efektif dengan kebijakan pro pertumbuhan produksi. Ketiga, arah nya atau orientasinya apa? ya produksi melalui kegiatan ekspansi.
Dengan dasar arah, strategi dan orientasi itulah perencanaan disusun. Tentu menyusunnya tidak semaunya. Artinya tidak bisa langsung sediakan anggaran untuk orang miskin agar tidak ada lagi orang miskin. Atau sediakan anggaran sekian untuk subsidi agar harga murah. Tidak bisa begitu. Itu pedagang kelontongan namanya. APBN itu dibuat berdasarkan data yang berkesinambungan. Contoh APBN 2016 dibuat berdasarkan data 2015. Kan engga bisa langsung pengeluaran dikurangi begitu saja atau penerimaan dinaikan begitu saja tanpa perhitungan dan standar kepatuhan hukum yang ada. Kalau ingin ditingkatkan penerimaan maka harus ada kebijakan yang menyertai dan ini harus melalui UU kalau tidak ada UU nya. Kalau sudah ada UU nya namun belum ada Peraturannya maka harus dibuat aturannya. Jadi engga mudah kan.
Di perusahaan maupun negara bahkan rumah tangga, perencanan dibuat pada intinya bagaimana bisa menjamin cash flow. Urat nadi badan itu adalah darah. Cash flow adalah darah. Kalau darah berhenti mengalir maka kita pasti mati. Makanya APBN Itu berhubungan erat dengan cash flow. Tidak bisa seenaknya menambah utang demi program populis. Karena disamping akan membebani cash flow berupa angsuran dan bunga dimasa depan juga belum tentu ada investor atau lender mau kasih utang kalau perencanaan utang tidak tepat. Utang itu adalah alternatif terakhir kalau semua solusi menutupi desifit sudah dilakukan seperti mengurangi belanja rutin. Mengapa ? UU mensyaratkan maksimum defisit adalah 3% dari PDB. Cukup engga cukup ya itu harus dipatuhi.
Sekarang bagaimana susunan APBN itu ? Dulu ketika Orla dan Orba Dari tahun 1970 sampai tahun 2000, kita mengenal APBN dengan format T Account. Rakyat tidak perlu tahu banyak soal APBN. Ini urusan Negara. Yang penting negara punya resource berupa SDA untuk menjadi undertaker kebutuhan social Rakyat. Kebutuhan pangan, papan, dan sandang adalah tanggung jawab negara dan karena itu pemimpin dipilih. Tahun 2000 format itu dirubah menjadi I account. Ini standard Government Finance Statistic. Ia sudah menjadi standard dunia , yang bisa di ukur dan dianalisa oleh siapapun. Jadi lebih transfarance.
Jadi sejak APBN mengikuti format I Account maka dia sudah menjelma seperti Neraca Perusahaan yang mudah dibaca oleh publik. Pemerintah tidak bisa lagi sesukanya menentukan pos APBN. Ada tiga pos APBN. Pertama adalah Penerimaan negara. Sumber penerimaan adalah pajak, Pendapatan Bukan Pajak, hibah. Kedua adalah pos belanja negara. Pada Pos ini terdapat pos belanja seperti anggaran Kementrian dan dana transfer ke daerah dan termasuk bayar utang dan bunga. Kalau selisih penerimaan negara lebih kecil dari belanja negara maka disebut defisit. Kalau penerimaan negara di kurangi belanja negara tidak termask bayar utang dan bunga hasilnya defisit maka disebut defisit primer. Kondisi defisit atau surplus inilah dasar negara mengelola cash flow. Bagaimana caranya ?
Perhatikan, penerimaan hutang tidak masuk dalam pos penerimaan negara dan tidak masuk dalam pos belanja negara. Tapi masuk dalam pos Pembiayaan anggaran. Ini pos anggaran ketiga dalam APBN. Didalam pos ini , solusi negara mengatasi difisit anggaran akan nampak transparan. Seperti penjualan obligasi/SBN, righ issue saham BUMN, pinjaman proyek, penjadwalan hutang atas cicilan hutang dan bunga. Semakin besar difisit semakin besar pos pembiayaan anggaran. Nah karena ini berhubungan dengan kreditu atau investor maka performan anggaran negara harus layak. Yang diperhatikan oleh investor/kreditur adalah sisi penerimaan negara. GImana pemerintah bisa mendongkrak pajak? Maklum 90% sumber penerimaan negara adalah pajak.
Karenanya posisi dunia usaha ( Swasta/BUMN) sangat penting untuk menjadi sumber penerimaan negara. Artinya benar benar kekuatan negara didapat dari service fee atas legitimate yang diberikan kepada dunia usaha untuk mendapatkan laba sebesar mungkin di bumi pertiwi ini. Investor atau kreditur akan melihat kebijakan negara dalam soal bisnis. Makanya indikator Easy doing of Business dan logistic index sangat diperhatikan. Dan ini tercermin dalam paket deregulasi ekonomi yang dikeluarkan pemerintah. Termasuk indikator CPI ( corruption perception index) diperhatikan agar memastikan utang tidak dikorup. Real Effective Exchange Rate (REER) juga diperhatikan untuk mengetahui orientasi kebijakan kurs mata uang benar benar mendukung produksi.
Atas dasar pertimbangan data indek yang ada tersebutlah maka investor atau kreditur mau membeli surat utang negara dalam rangka menutupi defisit anggaran. Kalau indikator tersebut semua negatif maka tidak mungkin surat utang dibeli oleh investor atau kreditur. Mana anda investor bego. Apalagi utang itu adalah utang fiskal , yang jelas bukan utang negara dalam bentuk sovereign guarantee. Utang itu dijamin oleh proyek itu sendiri yang sumber pembayarannya dari penerimaan negara. Semakin tinggi utang semakin besar penambahan asset negara. Karena utang tidak dipakai untuk konsumsi seperti subsidi BBM era SBY.
Dengan demikian utang bukanlah hal yang dikawatirkan. Tetapi suatu bukti bahwa kepercayaan luar kepada pemerintah tinggi. Rating surat utang kita oleh tiga lembaga international pemeringkat efek berkatagori investment grade. Kepercayaan ini bukan karena politik seperti Turki dapat bantuan dari Qatar atau China tetapi business as usual. Kalau engga feasible ya engga dapat duit. Kalau pemerintah tidak profesional dan reputable, ya mana mungkin SBN laku dipasar.
EmoticonEmoticon