Jakarta, CNN Indonesia -- PT LEN Industri (Persero) menargetkan mampu memenuhi 35 persen kebutuhan pengadaan alat utama sistem senjata alias alutsista nasional di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dalam lima tahun ke depan. Target ini sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurangi impor alutsista.
Direktur Utama LEN Industri Zakky Gamal Yasin mengatakan target itu akan dikejar secara bersama-sama oleh para perusahaan negara di bidang industri pertahanan, misalnya PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT PAL Indonesia (Persero). Saat ini, para BUMN baru bisa memenuhi sekitar 13 persen kebutuhan pengadaan alutsista Kemenhan.
"Harapan kami bisa memenuhi sekitar 35 persen dalam lima tahun ke depan, kalau bisa malah per tahun mencapai 30 persenan. Khusus LEN, tahun lalu kami penuhi dengan nilai kontrak Rp1 triliun, tahun depan diupayakan mencapai Rp2 triliun," ujar Zakky kepada CNNIndonesia.com di Kementerian BUMN, Selasa (3/12).
Untuk mengejar target tersebut, sambungnya, perusahaan bersama para rekan kerja tengah mengkaji dan memetakan pembangunan industri pertahanan sekaligus alutsista dalam negeri. Salah satunya mengoptimalkan pemenuhan bahan baku agar Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) bisa mencapai 50 persen sampai 60 persen, sehingga impor bahan baku bisa dikurangi.
Selain itu, Kemenhan pun, kata Zakky, tengah mendata apa saja kebutuhan pengadaan alutsista mereka ke depan. Tujuannya, agar industri nasional bisa bersiap untuk memenuhi setiap komponen alutsista secara jangka panjang.
Kemudian, para perusahaan negara juga terus memetakan kerja sama yang mungkin dilakukan dengan rekan kerja dari luar negeri agar pengembangan industri serta transfer teknologi bisa terjadi. Penjajakan dilakukan dengan negara-negara di kawasan Eropa, Rusia, hingga Amerika Serikat.
"Misalnya juga pesawat tempur, kan kami belum bisa buat sendiri, maka kami jajak kerja sama dengan Korea Selatan, apakah bisa alternatif pesawat tempur ke depan, begitu juga kapal selam. LEN sendiri mau fokus penuhi kebutuhan radar dulu," jelasnya.
Pimpin percepatan persiapan kluster pertahanan
Di sisi lain, perusahaan juga memaksimalkan kerja sama di dalam negeri dengan rencana pembentukan kluster industri pertahanan bersama PTDI, PT PAL, PT Pindad (Persero), dan PT Dahana (Persero). Sebelumnya, kelima perusahaan pelat merah dikabarkan akan membentuk holding perusahaan dengan induk PTDI.
"Sementara ini baru kluster, mungkin nanti ujungnya ke holding, tapi kami tunggu arahan selanjutnya. Tapi memang kami baru terima SK dari Menteri BUMN (Erick Thohir) bahwa LEN ditunjuk sebagai ketua tim percepatan kluster, mudah-mudahan ini segera berjalan," tuturnya.
Zakky percaya kluster industri pertahanan ke depan tak hanya bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan alutsista nasional, namun juga memberi keuntungan bagi perusahaan secara bisnis. Sebab, kluster bisa membuat penetrasi pasar kelima perusahaan membesar.
Lalu, bisa memudahkan masing-masing perusahaan dalam mencari sumber pendanaan, peningkatan aset dan modal, hingga negosiasi proyek yang lebih besar. Sebagai gambaran, Kemenhan memiliki pagu anggaran sebesar Rp109,55 triliun pada APBN 2019. Anggaran tersebut akan meningkat menjadi Rp127,35 triliun pada APBN 2020.
Dari anggaran 2020, alokasi untuk pengadaan alutsista sekitar Rp14,53 triliun. Namun, alokasi itu belum termasuk anggaran pemeliharaan dan perawatan hingga modernisasi alutsista yang memiliki anggaran sendiri.
Sayangnya, dari alokasi pengadaan alutsista itu, baru 13 persen yang dipenuhi oleh industri dalam negeri, seperti LEN Industri Cs. Sisanya, dari impor.
EmoticonEmoticon