GARUT, (KP-ONLINE).- Berbagai kalangan masyarakat menyambut baik dibatalkannya rencana Pemkab Garut membayar utang warga ke rentenir atau “bank emok”. Tak hanya masyarakat biasa tetapi sejumlah anggota DPRD, LSM, dan pejabat pun memberikan dukungan atas pembatalan tersebut. Mereka pun meminta anggaran tersebut dialihkan ke pembelian sembako untuk dibagikan ke masyarakat.
“Terima kasih Pak Bupati yang telah mendengar keluhan dari masyarakat. Sekarang uangnya mendingan dibelikan sembako seharga Rp 250 ribu per orang. Bayangkan kalau Rp 10 miliar berapa orang yang akan menerimanya,” kata Iim Imas (57) warga Kampung Kebon Kelapa, Kel. Ciwalen, Garut Kota.
Sementara itu, anggota DPRD Garut Fraksi PDI-P Yudha Puja Turnawan,
meminta Pemerintah Kabupaten Garut bisa melakukan realokasi anggaran fokus pada penanganan kesehatan dan social safety net. Menurut Yudha, melakukan percepatan penguatan penggunaan alokasi anggaran tertentu (refocusing) terhadap jaring pengamanan sosial itu termasuk dalam instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran vVrus Corona, bersama penanganan kesehatan dan penanganan dampak ekonomi.
“Kebijakan pelunasan dengan anggaran Rp 10 miliar dari dana BTT ke Bank Emok yang tidak terdaftar OJK itu memang kurang tepat. Bantuan lebih tepat diberikan
kepada pedagang kecil terutama mereka yang terdampak dengan adanya wabah Covid-19. Misalnya diprioritaskan pedagang di sekolah yang diliburkan, mereka tidak bisa usaha karena tidak ada aktivitas di sekolah, sementara kalau pedagang umumnya saya lihat tadi masih ada yang beraktivitas seperti tukang bandros,
bala-bala, dan lainnya meski memang mereka juga terdampak dari sisi omset biasanya, tapi kalau pedagang di sekolah mereka tidak bisa usaha di luar,” kata Yudha di Kantor DPC PDI-P Garut, seusai penyemprotan di wilayah Kec.
Leles, Kadungora, Jumat (17/4/2020).
Yudha menuturkan, Pemkab Garut harus fokus pada tiga hal penanganan, mulai dari penanganan kesehatan, terdampak ekonomi dan jaring pengaman sosial. Saat ini ada 1,3 juta warga Garut yang mendapat fasilitas BPJS/JKN penerima
bayar iuran BPJS yang dibayar pemerintah pusat, 108 ribu orang dari APBD Garut. Kemudian sekitar 198 ribu bayar sendiri. Di Dinkes itu kan ada alokasi anggaran untuk keluarga miskin di luar BPJS yang besarnya Rp 800 juta yang dieksekusinya melalui lapad ruhama yang berada di bawah dua dinas dengan Dinsos.
“Ini semua ada di lapangan karena tidak dapat tercover dari APBD dan APBN ini perlu diperhatikan diperbesar juga anggarannya, karena sebagaimana intruksi menteri dalam negeri menekankan untuk percepatan penanganan kesehatan, dampak ekonomi dan jaring pengamanan sosial,” ujar Yudha didampingi sejumlah pengurus PDI-P Garut lainnya. (Dindin Herdiana).***
[ad_2]
Source link
EmoticonEmoticon