Materi PPKn Kelas 7 Semester 1 Tingkat SMP/MTs Kurikulum 2013 Revisi 2018.

Selamat datang di Dunia Pendidikan, pada kesempatan ini kami berbagi Materi PPKn Kelas 7 Semester 1 Tingkat SMP/MTs Kurikulum 2013 Revisi 2018.

Pendidikan Pancasila dan Kewargenegaraan PPKn bertujuan membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran konstitusi UUD 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen NKRI.

Pembelajaran PPKn dalam kurikulum 2013 difokuskan pada pencapaian tiga tingkat kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Di mana pembelajarannya berbasis aktivitas dikaitkan dengan sejumlah tema kewarganegaraan bertujuan mendorong peserta didik menjadi warga Negara yang baik.

Kompetensi yang disajikan tidak terbatas pada kajian pengetahuan dan keterampilan, tetapi lebih menekankan kepada pembentukan sikap dan tindakan nyata. Sebagai muara akhir adalah terbentuknya sikap cinta dan bangga sebagai bangsa Indonesia.

Berikut Pembahasan Materi PPKn Kelas 7 Semester 1 Tingkat SMP/MTs Kurikulum 2013 Revisi 2018:

Materi Pendidikan Pancasila dan Kewargenegaraan PPKn kelas 7 kurikulum 2013 revisi 2018 terdiri atas 6 bab.

Bab 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara

A. Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam menghadapi sekutu, maka Jepang akan memberi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia.

Untuk memenuhi janjinya, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1945.

BPUPKI disahkan pada tangga 29 April 1945 dengan ketua BPUPKI adalah dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat. Sedangkan wakil ketuanya Ichibangase Yosio (Jepang) dan R.P Soeroso.

Anggota BPUPKI berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang.

BPUPKI mengadakan dua kali sidang, pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar.

B. Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara

Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri.

Setelah menyelesaikan tugas BPUPKI dibubarkan, dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945 Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI disebut juga dengan nama Dokuritsu Zyunbi Iinkai.

Sebelum BPUPKI melaksanakan tugas, pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu. Momentum ini dimanfaatkan oleh para pemuda yang meminta agar segera dilakukan proklamasi kemerdekaan, yang terealisir pada 17 Agustus 1945.

Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut:

1. Menetapkan UUD 1945.
2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta.
3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat.

C. Semangat Pendiri Negara dalam Merumuskan dan Menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara

Pengertian semangat adalah tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionasionalisme dan patriotisme.

Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan (nation state).

Sedangkan patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya.

Bab 2 Norma dan Keadilan

A. Norma dalam Kehidupan Bermasyarakat

Norma adalah kaidah, aturan atau adat kebiasaan dan/atau hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Pada hakekatnya norma merupakan kaidah hidup yang memengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat.

Juga dapat diartikan aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku.

Dalamkehidupan bermasyarakat dikenal adanya berbagai macam norma yaitu norma kesusilaan, kesopanan, agama, dan norma hukum.

B. Arti Penting Norma dalam Mewujudkan Keadilan

Aturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya keter-tiban dan keharmonisan masyarakat.

Fungsi aturan dalam masyarakat antara lain:

1. Pedoman dalam bertingkah laku.
2. Menjaga kerukunan anggota masyarakat.
3. Sistem pengendalian sosial.
4. Perilaku Sesuai Norma dalam Kehidupan sehari-hari

Norma kesusilaan, noma kesopanan, dan norma hukum akan selaras apabila pelaksanaannya dilandasi dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Maha Esa.

Kehidupan dalam masyarakat tidak akan harmonis apabila masyarakat tidak mematuhi norma-norma yang berlaku. Oleh karena itu, maka norma dan aturan tersebut wajib ditaati oleh semua anggota masyarakat.

Bab 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

A. Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UUD atau konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara yang mengatur perikehidupan dalam persekutuan hukum negara.

Sedangkan konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah Negara.

Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasi kan, belum memiliki Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di tetapkan oleh PPKI pada hari Sabtu 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi.

PPKI telah melakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan UUD naskah Piagam Jakarta dan rancangan batang tubuh UUD hasil sidang kedua BPUPKI.

Terdapat empat perubahan yang telah disepakati yaitu:

1. Kata Mukaddimah diganti dengan kata Pembukaan.
2. Sila pertama, yaitu Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti dengan rumusan ”Ketuhanan yang Maha Esa”
3. Perubahan pasal 6 UUD yang berbunyi ”Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam” menjadi ”Presiden ialah orang Indonesia asli.”
4. Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi ”Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Diganti menjadi pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi ”Negara berdasar atas Ketuhanan Ynag Maha Esa”

B. Arti Penting UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Bangsa dan Negara Indonesia

Di sekolah diatur dengan tata tertib sekolah, sedangkan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara diatur dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

UUD 1945 berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Kedudukannya sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental, karena merupakan sumber legitimasi peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Kepatuhan warga negara terhadap UUD 1945 akan mengarahkan kita pada kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib dan teratur.

C. Peran Tokoh Perumus UUD 1945

Anggota BPUPKI merupakan tokoh bangsa Indonesia dan orang-orang yang terpilih serta tepat mewakili kelompok dan masyarakatnya pada waktu itu.

Terdapat dua paham utama yang dimiliki para pendiri negara dalam sidang BPUPKI, yaitu nasionalisme dan agama.

Pendiri negara yang didasarkan pemikiran nasionalisme menginginkan negara Indonesia yang akan dibentuk adalah negara nasionalis atau negara kebangsaan. Sedangkan golongan agama menginginkan Negara berdasarkan pada agama.

Berbagai perbedaan di antara anggota BPUPKI dapat diatasi dengan sikap dan perilaku pendiri negara yang mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara.

Demikian Materi PPKn Kelas 7 Semester 1 Tingkat SMP/MTs Kurikulum 2013 Revisi 2018, semoga bermanfaat.

Materi PPKn Kelas 7 Semester 2 Tingkat SMP/MTs Kurikulum 2013 Revisi 2018.

Selamat datang di Dunia Pendidikan, pada kesempatan ini kami berbagi Materi PPKn Kelas 7 Semester 2 Tingkat SMP/MTs Kurikulum 2013 Revisi 2018.

Pendidikan Pancasila dan Kewargenegaraan PPKn bertujuan membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran konstitusi UUD 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen NKRI.

Pembelajaran PPKn dalam kurikulum 2013 difokuskan pada pencapaian tiga tingkat kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Di mana pembelajarannya berbasis aktivitas dikaitkan dengan sejumlah tema kewarganegaraan bertujuan mendorong peserta didik menjadi warga Negara yang baik.

Kompetensi yang disajikan tidak terbatas pada kajian pengetahuan dan keterampilan, tetapi lebih menekankan kepada pembentukan sikap dan tindakan nyata. Sebagai muara akhir adalah terbentuknya sikap cinta dan bangga sebagai bangsa Indonesia.

Berikut Pembahasan Materi PPKn Kelas 7 Semester 2 Tingkat SMP/MTs Kurikulum 2013 Revisi 2018:

Materi Pendidikan Pancasila dan Kewargenegaraan PPKn kelas 7 kurikulum 2013 revisi 2018 terdiri atas 6 bab.

Bab 4 Keberagaman Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika

A. Keberagaman dalam Masyarakat Indonesia

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, terdiri atas 34 provinsi dengan ribuan pulau yang ada di dalamnya serta berbagai keragaman.

Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang.

Perbedaan tersebut dalam hal suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial-budaya, dan ekonomi.

Keberagaman merupakan anugerah yang patut disyukuri karena tidak mudah mengelola keberagaman di Indonesia.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kerukunan antarsuku, pemeluk agama, dan kelompok-kelompok sosial lainnya.

Upaya yang dapat dilakukan antara lain lewat dialog dan kerja sama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling menghormati.

B. Arti Penting Memahami Keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika

Negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Dalam konsep wawasan nusantara, laut bukan merupakan unsur pemisah akan tetapi menjadi unsur pemersatu.

Tuhan menciptakan manusia dengan berbeda-beda bukan untuk saling bermusuhan melainkan untuk saling mengenal dan bersaudara.

Bhinneka Tunggal Ika adalah motto atau semboyan bangsa Indonesia terdapat pada lambang negara Republik Indonesia, yaitu Burung Garuda Pancasila.

Makna Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun bangsa Indonesia terdiri berbagai macam suku, adat-istiadat, ras dan agama namun merupakan satu kesatuan.

C. Perilaku Toleran terhadap Keberagaman Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan

Membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama manusia karena warna kulit atau bentuk fisik adalah sebuah kesalahan.

Tuhan menciptakan manusia berbeda dan beragam, perbedaan itu adalah anugerah yang harus kita syukuri.

Persatuan dan kesatuan di sebuah negara yang beragam dapat diciptakan dalam wujud perilaku toleran terhadap keberagaman.

Sikap toleran berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda.

Bab 5 Kerjasama dalam Berbagai Bidang Kehidupan

A. Kerjasama dalam Berbagai Bidang Kehidupan

Perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan merupakan hasil kerja sama rakyat yang berjuang mengusir penjajah dari nusantara.

Kebersamaan mengusir penjajah dalam meraih kemerdekaan merupakan bukti kemampuan bangsa Indonesia mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada.

Persatuan dan kesatuan terwujud karena adanya kerja sama dalam mengusir penjajah. Dimana kesadaran akan satu kesatuan kebangsaan Indonesia berawal dari persamaan senasib dan sepenanggungan.

Bentuk kerjasama nampak dalam bidang sosial politik, ekonomi, keamanan dan pertahanan, dan kehidupan umat beragama.

B. Arti Penting Kerjasama dalam Berbagai Bidang Kehidupan

Terwujudnya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan merupakan kekuatan untuk mencapai tujuan nasional.

Arti penting kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, ber bangsa dan bernegara akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Arti penting kerja sama dalam berbagai kehidupan di negara Indonesia bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara diantaranya sebagai berikut:

a. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

b. Mempererat persaudaraan dan kebersamaan.

c. Mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan.

d. Menjadikan pekerjaan yang berat menjadi ringan dan cepat di selesaikan.

e. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja.

C. Mewujudkan Kerjasama dalam Berbagai Lingkungan Kehidupan

Manusia secara kodrati selalu bekerjasama dengan orang lain. Kerja sama dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan salah satu pencerminan kepribadian luhur bangsa Indonesia.

Kerja sama antaranggota masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Bab 6 Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

A. Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

NKRI terbentuk melalui perjuangan panjang dan luar biasa oleh para pendiri negara. Komitmen yang kuat dan perjuangan tanpa pamrih membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan.

Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan awal dibentuknya NKRI dengan bentuk negara kesatuan.

B. Peran Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Keterikatan daerah terhadap NKRI ditegaskan dengan kesepakatan bentuk negara kesatuan yang menghendaki bersatunya seluruh wilayah Indonesia dalam satu negara.

Wilayah Indonesia yang sebelum kemerdekaan terdiri atas beberapa kerajaan atau bentuk lain, menyatu menjadi satu kesatuan negara.

Tekad bentuk negara kesatuan harus terus dipahami dan dilestarikan oleh seluruh bangsa Indonesia,termasuk pelajar dan generasi muda Indonesia.

C. Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 menandai lahirnya negara Indonesia sehingga sejak saat itu, Indonesia menjadi negara yang berdaulat.

Daerah juga memiliki peranan yang penting dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

Persatuan dan kesatuan telah terbukti menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

Demikian Materi PPKn Kelas 7 Semester 2 Tingkat SMP/MTs Kurikulum 2013 Revisi 2018, semoga bermanfaat.

Materi PPKn Kelas 9 Semester 2 Tingkat SMP/MTs Kurikulum 2013 Revisi 2018.

Pada kesempatan ini kami berbagi Materi PPKn Kelas 9 Semester 1 Tingkat SMP/MTs Kurikulum 2013 Revisi 2018.

Pendidikan Pancasila dan Kewargenegaraan PPKn bertujuan membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran konstitusi UUD 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen NKRI.

Pembelajaran PPKn dalam kurikulum 2013 difokuskan pada pencapaian tiga tingkat kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Di mana pembelajarannya berbasis aktivitas dikaitkan dengan sejumlah tema kewarganegaraan bertujuan mendorong peserta didik menjadi warga Negara yang baik.

Kompetensi yang disajikan tidak terbatas pada kajian pengetahuan dan keterampilan, tetapi lebih menekankan kepada pembentukan sikap dan tindakan nyata. Sebagai muara akhir adalah terbentuknya sikap cinta dan bangga sebagai bangsa Indonesia.

Berikut Pembahasan Materi PPKn Kelas 9 Semester 2 Tingkat SMP/MTs Kurikulum 2013 Revisi 2018:

Bab 4. Keberagaman Masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika

A. Makna Persatuan dalam Kebangsaan

Persatuan dan kesatuan bangsa telah terbentuk dalam nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Persatuan dalam keberagaman memiliki arti yang sangat penting dan harus diwujudkan dalam kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang antarwarga masyarakat.

B. Prinsip Persatuan dalam Keberagaman Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan

Untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman berpegang pada prinsip-prinsip:

1. Bhinneka Tunggal Ika.
2. Nasionalisme Indonesia.
3. Kebebasan yang bertanggungjawab.
4. Wawasan Nusantara.
5. Pemerataan pembangunan.

C. Permasalahan Keberagaman dalam Masyarakat Indonesia

Keberagaman bangsa Indonesia meliputi suku bangsa, adat istiadat, dan agama. Keberagaman ini menjadi suatu kekuatan bagi tumbuhnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Namun keberagaman juga memiliki potensi timbulnya berbagai masalah dalam masyarakat. Permasalahan yang mungkin timbul adalah konflik antarsuku, agama, ras, dan golongan. Oleh karena itu kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia harus selalu berupaya meminimalisir terjadinya konflik.

D. Upaya Pencegahan Konflik yang Bersifat SARA

Setiap masalah yang berpotensi menimbulkan konflik harus secepatnya diselesaikan oleh pemerintah. Upaya mengatasi masalah dapat dilakukan secara preventif dan represif.

Cara preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik. Sedangkan represif merupakan upaya penyelesaian masalah pada saat atau setelah terjadinya masalah.

Bab 5. Harmoni Keberagaman Masyarakat Indonesia

A. Makna Harmoni Keberagaman Sosial Budaya, Ekonomi, dan Gender dalam Bhinneka Tunggal Ika

Keberagaman sosial pada masyarakat Indonesia melahirkan berbagai macam status sosial, mata pencaharian, serta kedudukan dan jabatan dalam masyarakat.

Kekayaan bangsa Indonesia nampak pada keanekaragaman budaya daerah yang memiliki ciri khas masing-masing.

Harmoni kebergaman trsebut akan terlihat manakala diselenggarakan festival budaya derah.

B. Permasalahan dan Akibat yang Muncul dalam Keberagaman Masyarakat Indonesia

Terdapat empat faktor penyebab terjadinya masalah sosial, yaitu faktor ekonomi, budaya, biologis, dan psikologis.

Sedangkan unsur-unsur dari sistem sosial budaya antara lain sistem:

1. Agama, kepercayaan dan upacara keagamaan.
2. Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
3. Pengetahuan.
4. Bahasa.
5. Mata pencaharian.
6. Teknologi dan peralatan.
7. Kesenian.

C. Upaya Penyelesaian Masalah dalam Keberagaman Masyarakat Indonesia

Peran serta dari seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan di bidang sosial budaya.

Hal bisa dilakukan dengan meningkatkan kesejahteraan sosial dan memelihara kerukunan hidup serta mengembangkan iklim yang kondusif.

Bab 6. Bela Negara dalam Konteks NKRI

A. Makna Bela Negara

Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancaila dan UUD 1945. Dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara.

Inti dari upaya bela negara adalah kesediaan untuk memberikan sesuatu tanpa pamrih untuk bangsa dan Negara. Merupakan tindakan terbaik untuk melindungi, mempertahankan serta memajukan bangsa.

B. Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Bela Negara

1. UUD 1945 pasa 27 ayat1 dan pasal 30 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5.
2. Ketetapan MPRRI No. IV/MPR/2000.
3. Undang-undang Nomor 2/2002, Nomor 3/2002, Nomor 34/2004, Nomor 3 /1999 dan Nomor 23 / 2014.

C. Perjuangan Mempertahankan NKRI

Dalam upaya mempertahankan kemerdekaan, bangsa Indonesia harus melewati beberapa episode penting yang mengombinasikan perang fisik dengan perjuangan diplomasi, antara lain:

1. Perjuangan fisik mempertahankan NKRI terjadi dalam peristiwa.
2. Insiden Bendera di Surabaya.
3. Pertempuan lima hari di Semarang.
4. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya.
5. Peristiwa Pertempuran Ambarawa.
6. Pertempuran Medan Area.
7. Bandung Lautan Api.
8. Pertempuran Margarana di Bali.
9. Perlawanan terhadap Agresi Militer Belanda.

Sedangkan perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui jalur diplomasi dengan diselenggarakannya:

1. Perjanjian linggajati.
2. Perjanjian Renvile.
3. Perundingan Roem-Royen.
4. Konferensi Meja Bundar.

D. Semangat dan Komitmen Persatuan dan Kesatuan dalam Mepertahankan NKRI

NKRI yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 mempunyai tekad untuk mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan serta kedaulatan bangsa. Dalam upaya mencapai tekad tersebut berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Oleh sebab itu, segenap warga negara harus selalu menjaga kehormatan bangsa dan negara sebagai bagian dari bangsa dan negara.

Seluruh warga Negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam upaya pembelaan Negara.

Demikian Materi PPKn Kelas 9 Semester 2 Tingkat SMP/MTs Kurikulum 2013 Revisi 2018, semoga bermanfaat.

Materi PPKn Kelas 9 Semester 1 Tingkat SMP/MTs Kurikulum 2013 Revisi 2018.

Selamat datang di Dunia Pendidikan, pada kesempatan ini kami berbagi Materi PPKn Kelas 9 Semester 1 Tingkat SMP/MTs Kurikulum 2013 Revisi 2018.

Pendidikan Pancasila dan Kewargenegaraan PPKn bertujuan membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran konstitusi UUD 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen NKRI.

Pembelajaran PPKn dalam kurikulum 2013 difokuskan pada pencapaian tiga tingkat kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Di mana pembelajarannya berbasis aktivitas dikaitkan dengan sejumlah tema kewarganegaraan bertujuan mendorong peserta didik menjadi warga Negara yang baik.

Kompetensi yang disajikan tidak terbatas pada kajian pengetahuan dan keterampilan, tetapi lebih menekankan kepada pembentukan sikap dan tindakan nyata. Sebagai muara akhir adalah terbentuknya sikap cinta dan bangga sebagai bangsa Indonesia.

Berikut Pembahasan Materi PPKn Kelas 9 Semester 1 Tingkat SMP/MTs Kurikulum 2013 Revisi 2018:

Bab 1. Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa.

A. Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa

Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara telah dilaksanakan sejak awal kemerdekaan, masa orde lama, orde baru dan masa reformasi.

Penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan menghadapi berbagai masalah, karena ada upaya untuk mengganti Pancasila. Selain itu juga terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila.

Berbagai ancaman yang terjadi pada awal kemerdekaan antara lain:

1. Pemberontakan Partai komunis Indonesia (PKI) di Madiun pada tanggal 18 Maret 1948, dipimpin oleh Muso.
2. Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), diawali dengan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Negara Islam Indonesia (NII) berdiri pada tanggal 7 Agustus 1949, tujuannya mengganti Pancasila dengan syariat Islam.
3. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) dipimpin oleh Christian Robert Steven Soumokil. Republik Maluku Selatan (RMS) didirikan pada tanggal 25 April 1950.
4. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) atau Perjuanagn Rakyat Semesta (Permesta) dipimin oleh Syafrudin Prawiranegara dan Ventje Sumual.
5. Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949.

Penerapan Pancasila pada masa Orde lama (1959-1966) terdapat berberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945, antara lain:

1. Presiden Sukarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup dengan Tap MPR No. XX/1963.
2. Presiden membubarkan DPR hasil Pemilu pertama tahun 1955.
3. Presiden membentuk MPR beranggotakan DPR-GR, utusan daerah dan golongan.

Pada masa orde baru Pancasila dan UUD 1945 dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Hal ini berakibat terhadap perubahan sistem pemerintahan dari demokrasi terpimpin menjadi demokrasi Pancasila.

Sedangkan pada masa reformasi (1998-sekarang), penerapan Pancasila sebagai dasar Negara mengalami berbagai tantangan. Tantangannya bukan berupa pemberontakan, melainkan adanya keinginan untuk mengganti Pancasila dengan Ideologi lain.

B. Dinamika Nilai-Nilai Pancasila sesuai dengan Perkembangan Zaman

Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi bahwa nilai Pancasila menjadi landasan pokok dalam penyelenggaraan Negara.

Nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, hal ini disebabkan karena Pancasila merupakan ideologiterbuka.

Ciri-ciri ideologi terbuka adalah nilai dan cita-citanya tidak dipksakan dari luar, melainkan digali dari kekayaan rohani, moral dan budaya sendiri.

Pancasila sebagai ideologi terbuka mampu berinteaksi secara dinamais. Nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang dihadapi setiap waktu.

C. Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Berbagai Kehidupan

Sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Masing-masing sila tidak dapat dipahami secara terpisah dengan sila yang lain.

Tata urutan Pancasila memiliki makna saling dijiwai dan menjiwai oleh sila sebelum dan sesudahnya. Olek karena itu tata urutan Pancasila tidak dapat diubah karena akan menghilangkan makna Pancasila sebagai satu kesatuan.

Bab 2. Pembukaan Undang Undang Dasar Negara RI 1945

A. Makna alinea Pembukaan UUD 1945

Alinea pertama mengandung dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Selain itu alinea pertama juga mengandung nilai subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan.

Alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai puncaknya.

Oleh krena itu kemerdekaan yang telah diraih harus mmapu mengantarkan bangsa Indonesia menuju cita-cita nasional. Cita-cita nasionalnya adalah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Alinea ketiga, menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

Sedangkan alinea keempat memuat tujuan Negara yaitu merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka.

B. Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945

Pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 meliputi persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan. Dengan demikian pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia.

Konsekuensinya adalah semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti Tap MPR, UU, PP dll merupakan penjabaran dari pokok pikiran.

C. Sikap positif terhadap Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945

UUD 1945 memuat aturan pokok yang diperlukan bagi Negara dan pemerintah serta falsafah dan pandangan hidup bangsa.

Hal terpenting adalah mewujudkan pokok pikiran UUD 1945 dalam kegidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bab 3. Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

A. Hakikat dan Teori Kedaulatan

Keaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat UU dan melaksanakannya.

Sedangkan kedaulatan rakyat berarti pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Negara yang berdaulat adalah Negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan.

B. Bentuk dan Prinsip Kedaulatan Negara Republik Indonesia

Prinsip-prinsip kedaulatan negara RepubliK Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.
2. Keaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.
3. Negara Indonesia adalah negara hukum.
4. Presiden tidak dapat membubarkan DPR.
5. Menteri diangkat dan diberhentika oleh presiden.
6. MPR hanya dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden menurut UUD.

C. Melaksanakan Prinsip-prinsip Kedaulatan sesuai dengan UUD 1945

Dalam perkembangannya demokrasi di Indonesia mengalami beberapa fase pelaksanaan demokrasi.

Pertama, Demokrasi Parlementer 1945 – 1959

Menurut UUD 1945 demokrasi yang digunakan adalah demokrasi dengan system cabinet presidensial. Namun dengan dikeluarkannya Maklumat Presiden tangal 14 November 1945, berubah menjadi demokrasi parlementer.

Dalam demokrasi parlementer pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri, presiden hanya sebagai kepala Negara.

Kenyataannya demokrasi parlementer tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, sehingga menibulkan silih bergantinya kabinet. Sehingga pembangunan tidak lancar dan partai-partai hanya mementingkan golongannya.

Pada saat itu Presiden mengganggap bahwa keadaan ketatanegaraan dalam keadaan bahaya yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu dikeluarkanlah Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Kedua, Demokrasi Terpimpin 1959 – 1966 (orde lama)

Menurut UUD 1945 presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR, namun presiden dan DPR berada di bawah MPR.

Pengertian demokrasi terpimpin pada sila keempat Pancasila, yaitu dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun presiden menafsirkan terpimpin yaitu terletak pada pemimpin besar revolusi, sehingga pemusatan kekuasaan di tangan presiden.

Ketiga, Demokrasi Pancasila 1966 – 1998 (orde baru)

Demokrasi Pancasila berarti kedaulatan di tangan rakyat yang berasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Keempat, Demokrasi Pancasila masa Reformasi 1998 – sekarang

Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi berdasarkan UUD 1945 dengan penyempurnaan dan perbaikan peraturannya.

Pemisahan kekuasaan antara legeslatif, eksekutif dan ydikatif didasarkan pada tugas dan fungsinya masing-masing.

Demikian Materi PPKn Kelas 9 Semester 1 Tingkat SMP/MTs Kurikulum 2013 Revisi 2018, semoga bermanfaat.

Materi Seni Budaya Kelas 8 Semester 1 Tingkat SMP/MTs Kurikulum 2013 Revisi 2018.

Selamat datang di Dunia Pendidikan, pada kesempatan ini kami berbagi Materi Seni Budaya Kelas 8 Semester 1 Tingkat SMP/MTs Kurikulum 2013 Revisi 2018.

Seni Rupa

Bab 1 Menggambar Model

A. Konsep dan Prosedur Menggambar Model.

Dalam menggambar model dituntut ketepatan bentuk dan karakter objek yang akan digambar. Sebaiknya objek gambar diletakkan sesuai jarak pengamatan kita.

Ketika menggambar model prinsip yang harus diperhatikan adalah komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan.

Sedangkan unsur yang harus dipenuhi dalam menggamabr model adalah garis, bentuk, bidang, tekstur, dan gelap terang.

B. Alat dan Bahan Menggambar Model.

Alat dan bahan yang dapat digunakandalam menggambar model adalah pensil, penghapus, kertas dan papan gambar.

Selain itu juga dapat dilengkapi dengan pensil warna, krayon, ataupun cat air.

C. Teknik Menggambar Model.

Pertama-tama persiapkan model yang akan digambar, lalu tempatkan sesuai sudut pandang yang diinginkan.

Usahan dalam menggambar di atas permukaan miring, bukan permukaan datar.

Untuk membuat garis bantu gunakan pensil 2H atau H, karena dapat menghsilkan garis yang tipis.

Selalu usahakan mulai menggambar dengan membuat proporsi, bentuk dan gesture secara global.

Seni Rupa

Bab 2 Menggambar Ilustrasi

A. Menggambar Ilustrasi.

Ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Sedangkan tujuan menggambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah dan memperkaya cerita atau narasi.

Ditinjau dari sisi fungsinya, gambar ilustrasi dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan cerita.

Gambar ilustrasi yang baik dapat merangsang dan membantu pembaca berimajinasi tentang cerita.

Jenis gambar ilustrasi dapat berupa kartun, karikatur, komik, karya sastra, dan vignette. Bentuk objeknya dapat berupa manusia, hewan, dan tumbuhan.

B. Bahan dan Alat.

Dalam menggambar ilustrasi dapat dilakukan dengan dua teknik, yaitu teknik kering dan teknik basah.

Pada teknik kering alat dan bahan yang digunakan berupa pensil, arang, krayon, dan bahan lainnya yang tidak memerlukan air.

Lain halnya dengan teknik basah, bahan dan alat yang digunakan berupa tinta bak, cat air,  poster, akrilik, dan cat minyak.

C. Proses Menggambar Ilustrasi.

Berikut adalah tahapan dalam menggamabr ilustrasi:

1. menentukan tema gambarberasarkan cerita atau narasi
2. jenis gambar ilustrasi yang akan dibuat.
3. menetukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan dan kesatuan pada objek gambar.
4. menggamabr sketsa global yang disesuaikan dengan cerita atau narasi.
5. memberikan arsiaran atau warna pada objek gambar sesuai karakter cerita.

Seni Musik

Bab 3 Gaya Bernyanyi Lagu Daerah

Penampilan musik daerah biasanya menyatu dengan pertunjukkan tari. dalam hal ini digunanakan sebagai pengiring upacara adat.

Fungsi musik bagi masyarakat antara lain sebagai sarana  upacara adat, musik pengiring tari, media bermain dan media penerangan.

Barikut adalah lagu-lagu daerah, Pakarena-Sulawesi Selatan, Sirih Kuning-Jakarta, Ampar-ampar Pisang-Kalimantan Selatan.

Selain itu ada Kicir-kicir- Jakarta, Sarinande- Maluku dan Yamko Rambe Yamko-Papua Barat.

Bab 4 Bermain Ansambel Musik Tradisional

Musik ansambel merupakan perpaduan dari beberapa alat musik yan gmembentuk suatu orkestra.

Musik merupakan bahasa yang universal. Melalui musik dapat dipahami lintas budaya, agama, sosial, suku maupun ras.

Indonesia sangat kaya akan jenis alat musik tradisional, yang dibedakan berdasarkan bunyi dan bentuknya.

Alat musik tradisonal ada yang berbentuk tabung, bilah dan pencon.

Seni Tari

Bab 5 Keunukan Gerak Tari Tradisional

Jenis penyajian tari dapat berupa tari tunggal, berpasangan, kelompok ataupun dramatari. Dan hampir semua jenis tari memiliki tema.

Tari kreasi baru merupakan tari hasil ciptaan yang bersumber dari tari tradisional daerah setempat.

Setiao penata tari memiliki ciri khas tertentu sebagai pembeda antara ciptaannya dengan hasil karya orang lain.

Sedangkan unsur pendukung tari tradisional dengan kreasi biasanya sama.  Unsur pendukungnya dapat berupa properti tari, tata rias dan tata busana.

Selain itu ada pula tata panggung, maupun tata iringan.

Bab 6. Iringan Tari Tradisional

Bentuk iringan tari dapat berupa iringan diatonis dan pentatonis. Diatonis bersumber dari alat musik modern, sedangkan pentatonis dari alat musik tradisional. Perbedaannya terletak pada bunyi yang dihasilkan.

Perbedaan bunyi berpengaruh pada respon gerak. Ada respon gerak yang berlawanan dengan iringan. Yaitu yang dilakukan dengan dinamis dan penuh kekuatan.

Musik dapat dipilih sesuai dengan suasana yang dibutuhkan oleh tari. Pada tari tradisional lebih banyak digunakan musik pengiring yang memiliki sifat yang sama dengan watak tarinya.

Bab 7 Teknik Dasar Pantomim

Pantomim adalah seni pertunjukan teater tanpa kata-kata, dimainkan dengan gerak dan ekspresi wajah dengan diiringi musik.

Sehingga pantomim lebih mengutamakan pada gerak dan ekspresi wajah untuk menyampaiakn pesan.

Kekuatan utama dari gerak pantomim terletak pada gerakan imajinatif atau gerak peniruan.

Pertunjukan pantomim biasanya bersifat lucu, humoris, dan menghibur.

Perpaduan antara gerak gerik tubuh dan ekspresi wajah yang berkarakter, menjadikan pantomim totonton yang menarik.

Ada dua hal yang harus dikuasai dalam pertunjukan pantomim. Pertama olah tubuh, dilakukan latihan pelenturan, pemanasan dan pendinginan. Meliputi gerak kepala, tangan, badan, ponggul dan kaki.

Kedua latihan ekspresi wajah, bisa dilakukan di depan ekspresi yang harus dilatih antara lain

sedih, senang, kecewa, dan marah.

Dalam penampilan pertunjukkannya, pantomim dapat dilakukan sendiri atau tunggal,berpasangan maupun kelompok.

Dengan demikian dalam bermain pantomim yang harus diutamakan adalah mengolah gerak dan ekspresi wajah dengan kreatif.

Bab 8 Menyusun Naskah Pantomim

Pantomim berasal daari bahasa Yunani yang berarti serba isyarat. Sehingga pertunjukkan pantomim berarti sebuah pertunjukkan yang tidak menggunakan bahasa verbal, bahkan sepenuhnya tanpa suara dari si penari.

Seniman pantomim merias dirinya dengan riasan putih dengancelak mata hitam.

Baju dan kaos bergaris hitam engan kaos tangan dan topi hitam menjadi kostumnya.

Sumber cerita pantomim bisa diambil dari peristiwa hidup sehari-hari.Misalnya aktivitas manusia sejak bangun tidur sampai dengan malam hari.

Aktivitas berpetualang ke gunung, pantai, dan hutanpun dapat dijadikan materi pertunjukkan. Bahkan aktivitas manusia yang berhunungan dengan alam seperti kehujanan, kepanasan, menggigil dsb.

Pertunjukkan pantomim dapat berhasil apabila direncanakan dengan baik. Proses perencanaan diawali dengan membuat konsep naskah pementasan drama pantomim.

Semoga Materi Seni Budaya Kelas 8 Semester 1 Tingkat SMP/MTs Kurikulum 2013 Revisi 2018 ini dapat bermanfaat dalam dunia pendidikan.