Showing posts with label Anggaran Pertahanan. Show all posts
Showing posts with label Anggaran Pertahanan. Show all posts

Over Budget and Late in Australia's Biggest Defence Projects

January 05, 2020 Add Comment
06 Januari 2020


Three AWD are $1.9bn over budget and more than three years late (photo : Clyde Dickens)

$10bn blowout to fighter jets, ships

Australia’s biggest defence projects are running $10.2 billion over-budget and an average of 27 months late, setting back the deployment of new capabilities amid growing strategic risks.

While China rolls out new military hardware, the navy’s three Air Warfare Destroyers are $1.9bn over budget and more than three years late, while the RAAF’s P-8A Poseidon maritime patrol aircraft are nearly two years behind schedule and almost $1.8bn over budget.

The report reveals the cost of the nation’s Joint Strike Fighters have blown out by $3.2 billion since they received “second pass” approval by cabinet, and the RAAF’s EA-18G Growler electronic attack aircraft are $868m over budget.


The RAAF’s EA-18G Growler electronic attack aircraft are $868m over budget (photo : PaulC7001)

The troubled multi-role helicopter project is running $250m over budget and more than seven years’ late for final operational capability, while the acquisition of 2,707 medium and heavy trucks are 11 months behind schedule and $115m over-budget.

“Delivering major projects on schedule continues to present challenges for Defence, affecting when the capability is made available for operational release and deployment by the Australian Defence Force, as well as the cost of delivery,” the Auditor-General said.

The 2018-19 report reveals that since the projects were first approved, their combined budgets had increased by more than $24 billion, however that included an additional 58 JSF’s and 34 MRH90 helicopters.


RAAF’s P-8A Poseidon maritime patrol aircraft are nearly two years behind schedule and almost $1.8bn over budget (photo : Aus DoD)

Since the scope of the projects was finalised, their total cost increased by $10.2bn, including $2.8bn for inflation and $4.4bn as a result of foreign exchange movements.

Opposition defence industry spokesman Pat Conroy claimed Coalition “mismanagement” of the defence portfolio was behind the blowouts and delays.

“This is the direct responsibility of Defence Minister Linda Reynolds and Defence Industry Minister Melissa Price,” Mr Conroy said.

The cost of the nation’s Joint Strike Fighters have blown out by $3.2 billion (photo : Michael Clarke)

He said the Ministers needed to “do their jobs and bring in these important Defence projects on time, on budget and on spec”.

Centre Alliance Senator Rex Patrick blasted Defence over the delays, claiming the department was “incompetent in its original assessments” of projects, requiring ministerial interventions.

“It’s not just the schedule and cost blowouts in the original project that needs to be considered,” he said.


The MRH-90 multi-role helicopter project is running $250m over budget and more than seven years’ late for final operational capability (photo : Contact)

“There’s the cost to the men and women in the Defence Force who are forced to carry out their tasks with obsolete equipment. There’s also the financial cost of Defence of keeping old and tired equipment running.”

Australian Strategic Policy Institute analyst Marcus Hellyer said there was “certainly room for improvement on schedule”.

However, in many cases, he said hardware was already in use by defence before the final capability was delivered.


2.707 units of medium and heavy trucks are 11 months behind schedule and $115m over-budget (photo : Rheinmetall)

“Major projects are complex. They do tend to run late,” Mr Hellyer said.

“On the other hand, when you see projects running seven or eight years late, it’s generally not the case that defence hasn’t gotten anything.

“Often it’s the case that it is still trying to deliver the last five or ten per cent of capability.”

Program Mat Sabu untuk Transparansi dalam Pengadaan

January 04, 2020 Add Comment
04 Januari 2020


Mat Sabu mengalokasikan RM540 juta untuk melengkapi armada 257 AV8 Gempita 8x8 (photo : Daily Sabah)

KUALA LUMPUR - Dianggap sebagai sarangnya penyimpangan, korupsi dan ketidakmampuan telah mengganggu Departemen Pertahanan selama beberapa dekade. 

Dan Mohamad Sabu, sebagai Menteri Pertahanan memperhatikan benar hal ini, terutama dalam memerangi korupsi yang melibatkan akuisisi, yang sampai ke penegak hukum terbesar di negara itu.

Banyak akuisisi pertahanan yang menguntungkan dilaporkan telah dibeli dengan harga yang melambung tinggi oleh pejabat yang tidak bermoral, yang meraup miliaran dengan dana dari pembayar pajak, tetapi tidak dapat memenuhi komitmen mereka.

'Selain membangun kekuatan yang kredibel, kami ingin memastikan Angkatan Bersenjata kami mampu menjaga keamanan nasional dan melawan ancaman eksternal terhadap kedaulatan kami.'

Dia mengatakan kementerian membutuhkan alokasi keuangan yang stabil dan berkelanjutan untuk memiliki kekuatan yang kredibel. Untuk tujuan ini, di bawah Anggaran 2020, pemerintah telah meningkatkan alokasi pertahanan menjadi RM15,6 miliar untuk tahun depan dari RM13,9 miliar tahun ini, meningkat 11,92 persen. "Dari total alokasi, RM3,1 miliar untuk pengembangan dan RM12,5 miliar untuk biaya operasional."

'Untuk memberdayakan industri pertahanan lokal, kami telah menerapkan lima program alih teknologi, mengkomersialkan beberapa produk pertahanan, dan mendaftarkan empat produk industri pertahanan sebagai kekayaan intelektual.


"Selain itu, kami telah memberdayakan penelitian dan inovasi dalam sains dan teknologi pertahanan melalui tiga perjanjian kerja sama dengan Lembaga Penelitian Pemerintah."

Akuisisi dan Kamp Baru

Mohamad mengatakan kementeriannya sedang mempertimbangkan mengalokasikan RM540 juta untuk melengkapi armada 257 DefTech-FNSS AV8 Gempita 8x8 kendaraan tempur lapis baja dan RM350 juta untuk program Littoral Combat Ships.

Dalam memperkuat keamanan di Sabah dan Sarawak, ia mengatakan Tentara Darat telah membentuk Markas Pemerintahan Medan Timur yang bermarkas di Kamp Muara Tuang di Kuching, Sarawak.


Mat Sabu mengalokasikan RM350 juta untuk kapal Littoral Combat Ships (photo : Lowyat)

'Di bawah komando ini adalah dua divisi infantri - satu di Sabah dan satu di Sarawak.'

"Ini karena lokasi maritim strategis Malaysia di Asia Tenggara, dikelilingi oleh jalur komunikasi laut (di Laut Cina Selatan)."

Divisi Infantri ke-1 mengawasi keamanan di Sarawak, dan berbasis di Kamp Penrissen di Kuching.


Divisi ini bertanggung jawab atas Brigade ke-3, yang juga berbasis di Kamp Penrissen, untuk mengawasi Sarawak barat dan Brigade ke-9 di Kamp Rascom di Sibu untuk mengawasi Sarawak timur.

Di bawah Rencana Malaysia ke-12 (2021-2025), sebuah kamp baru akan dibangun di Bakun untuk menampung Brigade ke-31 yang sekarang berlokasi di Pulau Sibu, untuk mengawasi perbatasan Sarawak-Indonesia.

Divisi Infanteri ke-5 akan bertanggung jawab atas Sabah, dan berbasis di Kamp Kawi Lok di Kota Kinabalu.

Di bawah divisi ini adalah Brigade ke-5 di Kamp Paradise di Kota Belud untuk mengawasi Sabah barat dan Brigade ke-13 di Kamp Cenderawasih di Lahad Datu untuk mengawasi Sabah timur.

Brigade ke-32 baru akan dibangun di Kalabakan, Tawau, untuk mengawasi perbatasan Sabah-Indonesia.

'Tentara akan melakukan 'Operasi Teras' sendiri, 'Operasi Gabungan' dengan Indonesia dan 'Operasi Bersama' dengan RMAF dan RMN.

'Selain itu, ada forum Komite Perbatasan Umum tahunan seperti Malindo (Malaysia-Indonesia) untuk menangani keamanan bersama, menyelesaikan perselisihan secara damai dan meningkatkan diplomasi pertahanan.'

Mohamad telah mengungkapkan rencana untuk membangun pangkalan RMN baru di Bintulu, Sarawak, sebagai Markas Regional Angkatan Laut keempat, atau Mawilla 4.

'Ini akan menjadi pertanda baik untuk melindungi klaim teritorial Malaysia di Laut Cina Selatan, yaitu Shoal Luconia Utara (juga dikenal sebagai Beting Raja Jarum) dan Shoal Luconia Selatan (Beting Patinggi Ali).


"Pada saat yang sama, pangkalan baru itu akan memberikan jaminan keamanan kepada komunitas maritim lokal dan meningkatkan sosial ekonomi mereka," katanya.


Pengiriman 6 helikopter serang ringan MD530G termasuk yang akan diselesaikan oleh Mat Sabu (photo : MD helicopter)

Biaya operasi yang besar dan kontrak-kontrak yang bermasalah

Mohamad mengungkapkan besarnya biaya yang diperlukan untuk memelihara dan mengoperasikan pesawat, kapal, kendaraan, persenjataan, peralatan dan sistem pertahanan.

"Situasi diperparah oleh akuisisi yang tidak bernilai tambah dan mencurigakan, yang telah menempatkan beban keuangan yang sangat besar pada perekonomian negara."

Misalnya, RMN menghabiskan sekitar RM100 juta setahun untuk memelihara salah satu dari dua kapal selam Scorpene, termasuk layanan pendukung operasional dan logistik dan dermaga di Teluk Sepanggar, Kota Kinabalu di Sabah.

Armada RMAF untuk Sikorsky S-61A-4 Nuri telah di grounded, setelah kecelakaan serius di Kamp Gubir, Kedah, pada 2 Agustus.

Kementerian juga terganggu oleh tidak terkirimnya enam helikopter tempur ringan MD530G senilai RM300 juta dari McDonnell Douglas, dengan 35 persen dari nilai kontrak RM112,65 juta telah dibayarkan.

Sementara dua skuadron dari 18 MiG-29N Fulcrums telah di-grounded, sementara hanya empat dari 18 Su-30MKM Sukhoi Flankers yang serviceable.

Penyimpangan juga melibatkan 16 kasus 1.183ha kesepakatan pertukaran lahan senilai RM500 juta, yang melibatkan proyek-proyek senilai RM4,88 miliar, sejak 1997.

Kemudian, ada kesalahan manajemen pada Armed Forces Superannuation Fund (LTAT), yang mengumumkan dividen tahunan mengejutkan senilai dua persen, terendah yang pernah ada.

Pada tahun 1998, RM4,9 miliar dilaporkan dialokasikan ke perusahaan untuk memasok enam Offshore Patrol Vessels untuk RMN pada tahun 2006. Penundaan, pengerjaan yang buruk, dan pembengkakan biaya diyakini telah mendorong harga akhir menjadi RM6,75 miliar, dengan RM4,26 miliar sudah dibayar di muka meskipun pekerjaan yang dilakukan berjumlah RM2,87 miliar.

Pada Oktober 2013, sebuah galangan kapal lokal diketahui telah dikontrak untuk memasok enam kapal Littoral Combat Ships (LCS), dengan RM6 miliar telah dibayarkan. Dengan pengiriman yang tertunda hingga 2023, kementerian akan dikenakan tambahan biaya RM1,4 miliar.

See full article NST

Mat Sabu to Propose that Military Spending be Set at 1pc of GDP

December 02, 2019 Add Comment
03 Desember 2019


RMAF Sukhoi Su-30MKMs, F/A-18D Hornet & BAE Hawk Mk 108's (photo : Rami Khanna-Prade)

Defence White Paper (DWP) said military allocations should be increased because the country had yet to possess the capability to produce weapons, among other things.

“We are capable of achieving the objectives stated in DWP, but with the condition that we work together on this, not for political mileage but instead, should be critical on examining it.

“I hope the defence minister (Mohamad Sabu) will be more daring in presenting the budget to the finance minister,” he said, citing cyber electromagnetic activities, mentioned in DWP.

Wan Junaidi questioned whether Malaysia had sufficient resources in terms of finance and expertise.

He also urged the government to consider reviving the Sarawak border scouts that would at the same time provide job opportunities to the locals, while educating them on military knowledge.

Fahmi Fadzil (PH-Lembah Pantai) in his debate speech asked whether the government had plans to base the defence budget on the Gross Domestic Product (GDP), as practised by some countries.

He said countries like Australia and the United Kingdom spent not less than two per cent of their respective GDPs on their militaries annually.

Datuk Seri Hishammuddin Hussein (BN-Sembrong), who is former defence minister, said the DWP lacked details on the ministry’s approach, direction and policies for the next 10 years.

“For example, veterans only get five-paragraph mention.

“And, they only included a wishlist of their assets but not how or when they plan to procure them,” he said.

Defence Minister Mohamad Sabu told a press conference later said that he would propose that the country’s military spending be set at one per cent of the country’s annual GDP.

“This was also agreed upon by the opposition MPs in the Dewan Rakyat today (yesterday),” he said.

Last year, Malaysia’s GDP stood at US$354.35 billion (RM1.48 trillion).

The government had increased the Defence Ministry’s allocation from RM13.9 billion this year to RM15.6 billion next year.

(NST)